Friday, September 16, 2016

thumbnail

Para Nelayan Tolak Keras Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Dilanjutkan


Agen Poker - Keputusan Menteri Kelautan koordinator Luhut Pandjaitan untuk melanjutkan proyek reklamasi pulau buatan di Teluk Jakarta menyambut baik pembukaan panggilan diajukan oleh nelayan dan kelompok masyarakat lainnya.

 agen poker
Para Nelayan Tolak Keras Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Dilanjutkan

panggilan luar dibacakan pada Jumat (16/09) dan meminta koordinator Menteri Luhut untuk navigasi. 'Menghormati keputusan administrasi pengadilan pada bulan Mei 2016 dan melibatkan reklamasi pulau G memutuskan untuk' pindah ... untuk mengisi 'sampai mengikat.

Setelah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok- Luhut mengatakan proses peradilan Pulau G sebagai 'salah satu aspek yang kita dengar tidak masalah karena tidak ada persyaratan hukum untuk mengatasi'.

"Kesimpulannya, sementara tidak ada alasan untuk terus perintis kami di pantai utara Jakarta adalah" Luhut Selasa (13/9) malam, mengatakan.

saran moratorium

Agen Domino - Meskipun demikian, tentu saja, dengan pendapatan Defender YLBHI Nandang Herawan setelah membaca surat perintah pengadilan, mengatakan bahwa pernyataan Luhut Nandang sebagai 'memutar' masalah hukum yang ada di sekitar floes.

"Salah satu masalah yang terkait dengan suap (PT Muara) Wisesa Sanusi untuk terlibat dengan apa pun yang berkaitan dengan wilayah pulau-pulau kecil, salah satu yang menjadi dasar lisensi oleh Pioneer. Kedua melibatkan partisipasi 15% (dari pengembang) tidak memiliki dasar. Hukum atau tidak, ketiga terkait dengan kasus ini. (Merebut Mahkamah) terus menjadi seperti itu. "

"Terkait dengan keputusan ini, ada tiga hal titik balik dalam hukum yang ada, jika tidak ada masalah" kata Nandang.

Ia juga menambahkan bahwa keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan petunjuk untuk mengisi moratorium.

"Ini ditentang oleh semua" kata Nandang.

Bukan hanya masalah hukum.



Sementara itu Arieska Kurniawaty solidaritas perempuan mengeluh tentang kurangnya transparansi dalam hasil studi yang menjadi dasar Koordinator Menteri keputusan navigasi.

Agen Poker Online - "Kita tidak pernah tahu apa dasar nya (Luhut) mengatakan (diisi), tidak ada masalah, karena sampai saat ini hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim dari Komisi Bersama tidak dapat diakses oleh publik," kata Arieska.

Menurut dia, bahkan sebagai pemerintah untuk menyelamatkan Teluk Jakarta dan telah mengajukan permintaan resmi untuk meninjau keberatan karena tidak ada respon, mereka masih belum menerima tanggapan.

"Keputusan (Luhut) atas dasar apa penelitian. Ketika Luhut mengidentifikasi perintah prioritas memberikan nelayan dengan cara nelayan dapat mengetahui apa yang perlu apartemen atau kapal besar? "The Arieska lagi.

Kurangnya partisipasi dari nelayan setempat untuk merencanakan reklamasi tersebut dibenarkan oleh Iwan mewakili nelayan Muara Angke.

"Nelayan dan pertanyaan memancing hanya bertanya-tanya siapa yang akan dikemanakan jika ada pengurukan bendungan. Fisher jelas didorong oleh Teluk Jakarta," kata Iwan.

Sumber pasir?

Pemerintah Parid Ridwanuddin rakyat untuk keadilan atau memancing Kiara mengatakan proyek tidak hanya akan mengisi. Tapi lingkungan adalah masalah bagi nelayan di Teluk Jakarta. Tetapi juga untuk nelayan di tempat-tempat di mana pasir reklamasi memimpin.

Agen Domino Online - "Dibutuhkan banyak pasir dari satu hektar, mengambil ribuan meter kubik dengan 5000. G adalah lebih dari 6000 hektar pulau, seperti yang ditemukan oleh nomor. Sekarang keluar dari pasir? Tentu saja dibutuhkan banyak "Parid kata satu lokasi di pulau Parid Tunda di Banten Bay.

Pelaksanaan penelitian organisasi dari Parid perubahan hasil tangkapan pertambangan pertama pasir dan kemudian antara 30 ton ikan per bulan dan pasca reklamasi "hanya 4 ton per bulan," tapi cumi-cumi. lebih sulit dipahami gangguan habitat

Sebelumnya, setelah pertemuan dengan Gubernur Ahok, Selasa (13/09) malam Menko Maritime Luhut Pandjaitan mengatakan pihaknya telah melakukan studi dan mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Kementerian lingkungan dan hutan

"Dalam setiap aspek, kita perlu mendengarkan serta PLN lingkungan, BPPT, KKP, dan hukum," katanya.

Kementerian Lingkungan Hidup, dan Hutan menyatakan proyek membuat pulau bergantung pada studi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Koordinator Menteri Luhut dikatakan oleh nelayan di daerah, mengisi pemerintah akan memberikan bantuan dalam bentuk tinggal di apartemen untuk sekitar 12.000 nelayan.

"Pernyataan Presiden nelayan harus menjadi prioritas," katanya.

Sehubungan dengan kompensasi untuk nelayan, gubernur menjelaskan Ahok di sepanjang pantai utara untuk lesbian dan flat (datar) untuk nelayan kekak disewa dari subsidi pemerintah ditambah Ahok.


Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About